spot_imgspot_img

Gandeng Akademisi, DPRD Kudus Bedah Pasal-Pasal Ranperda Inisiatif

KUDUS,suaramuria.comDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menggelar bedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Semarang 9 -11 Februari 2023. Kegiatan bedah Ranperda ini untuk menguatkan kesepahaman wakil rakyat ketika nanti membahas isi Ranperda tersebut.

Ada empat Ranperda yang dibahas inisiatif yang dikupas bersama akademisi Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, pihaknya berharap dengan bedah empat Ranperda inisiatif ini menambah bekal bagi anggota dewan dalam proses pembahasan di tingkat Pansus yang saat ini tengah berjalan.

BACA JUGA : DPRD Kudus Gulirkan Ranperda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

Empat Ranperda yang dibahas pada kegiatan itu yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren, Ranperda Fasilitasi Ibadah Haji, dan Ranperda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Empat Ranperda tersebut dibedah oleh Dosen dan Dekan Unwahas.

Dr Hasan yang membahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan menuturkan, penambahan kewenangan sebagai bentuk otonomi di bidang pendidikan merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah.

“Termasuk juga bagi masyarakat di Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai arah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kudus,” katanya.

Ia menambahkan, Perda ini pada dasarnya mengatur secara umum terkait penyelenggaraan pendidikan.

“Untuk aturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan zaman,” ujarnya.

Pemilahan Kewenangan

Dr Tri Juniarto yang mengupas Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren menekankan perlunya pemilahan kewenangan Pusat dan daerah, agar aturan yang ada tidak tumpang tindih.

Sementara itu, Anas Sa’bani yang membahas Ranperda Fasilitasi Ibadah Haji menekankan perlunya pembatasan ruang lingkup Ranperda tersebut.

Ia mencontohkan, pengaturan ruang lingkup bisa saja pada penyelenggaraan ibadah haji daerah, pelaksanaan transportasi dan akomodasi Jemaah  haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah, pembiayaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

bedah ranperda
Anggota DPRD Kudus mengikuti bedah empat Ranperda inisiatif menggandeng akademisi Unwahas Semarang. (foto : suaramuria.com/dok)

Dr Mastur yang membahas Ranperda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin menuturkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ranperda ini penting untuk menyediakan arah dan panduan, sekaligus landasan hukum bagi pemangku kepentingan dan pihak terkait untuk pemberiaan bantuan hukum bagi warga miskin di Kudus.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kudus Sutriyono mengapresiasi kajian bedah Ranperda yang digelar. Para anggota dewan terlibat dalam diskusi mendalam membahas isi Ranperda.

“Dari bedah Ranperda ini terungkap ada beberapa pasal yang masih perlu ada penyempurnaan. Baik dari regulasi maupun dari sisi kewenangan yang bisa dilakukan Pemda maupun kewenangan pemerintah pusat,” terangnya.

DPRD Kudus saat ini tengah membahas sebelas Ranperda. Delapan Ranperda merupakan prakarsa dari DPRD Kudus dan tiga Ranperda lainnya dari eksekutif. DPRD Kudus telah membantuk tiga Pansus untuk membahas sebelas Ranperda tersebut. (srm)

Get in Touch

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

18,580FansSuka
3,027PengikutMengikuti
18,800PelangganBerlangganan

Latest Posts