spot_imgspot_img

Kado Satu Abad NU, DPRD Kudus Gulirkan Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren

KUDUS,suaramuria.com – Keberadaan pondok pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Untuk menjamin hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus kini tengah menggulirkan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Fasilitasi Pondok Pesantren.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Muhtamat yang juga Wakil Ketua Pansus I yang membahas Ranperda ini mengatakan, setidaknya ada tiga poin fungsi utama Pondok Pesantren yang perlu difasilitasi Pemerintah Daerah.

“Melalui Ranperda ini, kami ingin agar Pemerintah Daerah memfasilitasi Pondok Pesantren dalam melaksanakan tiga fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA : Kunjungi Pasuruan, Ketua DPRD Kudus Masan Sebut Penggunaan DBHCHT di Jatim Lebih Luwes

Muhtamat mengatakan, melalui Ranperda yang diprakarsai oleh DPRD Kudus ini, legislatif ingin agar eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah juga membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Pendanaan itu bisa melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren tersebut dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren  dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Lebih khusus pada fasilitasi pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat bagi Pesantren, kata Muhtamat, Pemerintah Daerah bisa melakukan sejumlah kebijakan.

fasilitasi pondok pesantren
Pansus I DPRD Kudus membahas Ranperda, termasuk Ranperda Fasilitasi Pondok Pesantren. (foto : suaramuria.com/dok)

Kebijakan tersebut bisa melalui alokasi bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesehatan.

Lembaga Sosial

Ia menambahkan, fasilitasi ini penting mengingat selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga Pendidikan, ponpes juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya.

Sebagai local community organization, kata Muhtamat, Ponpes juga memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

“Pemerintah Pusat juga telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya waji memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pondok Pesantren.

Dukungan tersebut bisa dalam bentuk fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan keuangan atau pendanaan.

“Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pendanaan untuk fasilitasi Pondok Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk memberikan payung hukum pada fasilitasi ponpes itu lah, kami di DPRD Kudus menggagas Ranperda ini,” katanya. (srm)

Get in Touch

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

18,580FansSuka
3,027PengikutMengikuti
18,800PelangganBerlangganan

Latest Posts