spot_imgspot_img

Pandemi Covid-19 Tertangani, Dana Desa Fokus untuk Genjot Pembangunan di Desa

KUDUS,suaramuria.com – Alokasi dana desa kembali bisa dimaksimalkan untuk pembangunan seiring dampak pandemi Covid-19 yang telah teratasi tahun ini. Pemerintah Desa perlu segera menyusun strategi untuk memaksimalkan pembangunan di desa dengan anggaran yang ada.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi pada Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (17/2/2023) siang.

Politisi dari PKB itu menambahkan, pembangunan masif tak hanya dilakukan di Jakarta dan kota besar, tapi juga di desa. Fathan mengajak segenap pemerintah desa menggali kearifan lokal yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah setempat.

BACA JUGA : Alokasi Dana Desa Rp 146 Miliar, Semua Desa Telah Ajukan Pencairan

“Yang tahu keadaan dan potensi desa ya jenengan semua para kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Semangat memajukan wilayah,” ujarnya.

Fathan memaparkan dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Ini merupakan bukti dukungan pemerintah pusat bersama DPR RI agar desa bisa lebih maju.

Namun, pembangunan harus mengikuti koridor aturan yang berlaku. Setiap perangkat harus saling mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana desa.

“Meskipun begitu, penggunaan dana desa harus sesuai aturan yang berlaku. Langkah preventif harus dilakukan agar tidak ada pelanggaran,” tegasnya.

Hadir pada sosialisasi tersebut Bupati Kudus Hartopo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Raden Yudi Ramdan Budiman, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Hari Wiwoho, beserta Forkopimda Kabupaten Kudus.

Peserta yang hadir terdiri atas kepala desa, sekretaris desa dan bendahara pengeluaran desa se-Kabupaten Kudus.

Kelonggaran Anggaran

Dalam sambutannya Bupati Kudus Hartopo mengajak Pemerintah Desa kini fokus untuk menggenjot pembangunan di desa.

“Selama dua tahun, mandatori penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Pada 2023 ini, Alhamdulillah ada kelonggaran untuk pembangunan,” katanya.

Selama dua tahun penanganan Covid-19 di Kudus, kata Hartopo. dapat optimal salah satunya berkat dana desa. Namun, perbaikan infrastruktur dan pembangunan tertunda. Oleh karena itu, kelonggaran mandatory memberi angin segar bagi pemerintah desa. Tanpa mengesampingkan program wajib seperti penurunan angka stunting.

“Memang dana desa banyak digunakan untuk penanganan kasus Covid-19. Terutama pada 2021 saat varian delta. Tapi ya itu tadi pembangunan tertunda,” katanya. (srm)

 

Get in Touch

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

18,580FansSuka
3,027PengikutMengikuti
18,800PelangganBerlangganan

Latest Posts