spot_imgspot_img

Pemkab Rembang Minta Perusahaan Tambah Jumlah Peserta Jaminan Sosial

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi ketenagakerjaan bagi perusahaan dan buruh di Hotel Pollos, Senin (28/11/2022). Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang, Teguh Maryadi mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi tentang kewajiban dan hak ketenagakerjaan kepada buruh dan perusahaan.

Pihaknya berupaya mendorong perusahaan agar terus menambah jumlah kepesertaan jaminan sosial dari BPJS. Pasalnya buruh yang bekerja di Badan Usaha yang ikut BPJS ketenagakerjaan baru 50 persen ke atas. Ssedangkan yang sudah terlindungi BPJS kesehatan baru 10 persen lebih.

Kami Dinperinaker memberikan pemahaman dulu kepada mereka, dengan harapan perusahaan segera mengikutsertakan tenaga kerja/ buruh ke BPJS. Sesuai amanat Undang- undang nomor 24 tahun 2011, khususnya pasal 15 huruf A itu mengatur bahwa setiap pemberi kerja, itukan perusahaan secara bertahap wajib mengikut sertakan dirinya dan pekerjanya ke BPJS sesuai dengan jaminan sosial yang dipilih, ” ungkapnya.

Selain jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial yang bisa dipilih yakni jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua dan keselamatan kerja. “Biasanya yang dipilih hanya 2, yaitu jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Itu juga mungkin karena kemampuan, karena disitu ada kewajiban perusahaan sekian persen , kewajiban pekerja sekian persen,” tuturnya.

Sosialisasi ketenagakerjaan bagi perusahaan dan buruh di hotel Pollos,
Sosialisasi ketenagakerjaan bagi perusahaan dan buruh di hotel Pollos,

Misalnya perusahaan tersebut punya 100 tenaga kerja, saya komunikasikan pak kami sanggupnya 20 dulu nggak papa. Tapi ke depan harus ada progres penambahan yang diikutkan ke jaminan sosial dan jangan lama-lama karena ini haknya mereka, ” imbuhnya.

Solusi Pekerja

Jaminan sosial BPJS Kesehatan ini juga menjadi solusi bagi tenaga kerja di tengah pengurangan kuota dari pusat.  Mengingat banyak pemilik kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ternyata sudah tidak aktif.

Jadi kita awali dengan identifikasi dulu keikutsertaannya di JKN. Misalnya ada 100 pekerja yang sudah ikut JKN. Tapi setelah kita cek, 10 sudah tidak aktif,  maka kewajiban perusahaan mengikut sertakan 10 orang itu ke dalam BPJS kesehatan.”

Pihaknya juga mengedukasi pekerja penerima upah, bahwa pekerja menanggung iuran Rp.18 ribu namun sudah bisa mencakup sekeluarga. Sedangkan sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan cukup membayar iuran minimal Rp.11 ribu per pekerja.

Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan ini sangat penting bagi pekerja untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi mungkin saat perjalanan ke tempat kerja dan lain sebagainya, ” pungkasnya. (Mif/Rud/Kominfo)

Get in Touch

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

18,580FansSuka
3,027PengikutMengikuti
18,800PelangganBerlangganan

Latest Posts