spot_imgspot_img

Tolak Gugatan Panitia Seleksi Perades, Ini Alasan PN Kudus

KUDUS,suaramuria.com – Pengadilan Negeri (PN) Kudus akhirnya menolak gugatan panitia seleksi perades (erangkat desa). Hakim PN Kudus menyatakan tak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kudus, Hakim PN Kudus menyatakan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah PN Sumedang, tempat tergugat yakni UNPAD berkedudukan.

Hakim PN Kudus mengabulkan eksepsi tergugat (UNPAD) dan tergugat intervensi (gabungan ranking 1) mengenani komepetensi relatif tersebut.

BACA JUGA : Seleksi Perangkat Desa di Kudus Ditunda, Ini Pemicunya

Dalam putusan tersebut, Hakim PN Kudus juga menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 4.366.500.

Atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Garank 1 Sukis Jiwantomo mengatakan, tak ada alasan lagi bagi Pemkab Kudus untuk menunda pelantikan peserta seleksi perangkat desa yang meraih ranking 1.

“Dengan keputusan tersebut, kumpulan ranking I seleksi perangkat desa meminta Bupati Kudus untuk segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaan pelantikan perangkat desa,” katanya, Selasa (15/8).

Sebab dalam SE sebelumnya, mengingat dalam SE sebelumnya, bupati menyebut pelantikan perangkat desa bisa dilakukan maksimal tujuh hari setelah putusan tersebut inkrah.

“Karena dulu sesuai SE bupati kan penundaannya berdasarkan perkara nomor 26/Pdt.G/2023/PN kds atau yang saat ini sudah diputuskan pengadilan, maka sudah sepatutnya bupati bisa segera mengeluarkan SE tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, Pihak Garank 1 sendiri segera bersurat ke Bupati Kudus terkait hal ini. Untuk kemudian hal tersebut bisa menjadi pertimbangan pelantikan perangkat desa yang tertunda.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kisruh seleksi perangkat desa hasil seleksi UNPAD di Kudus berlanjut ke tingkat Pengadilan.

Pilih Damai

Panitia seleksi Perades dari 45 desa menggugat ke PN Kudus. Mereka menganggap ponsel dari UNPAD sebagai penyelenggara seleksi telah wanprestasi.

Namun dalam proses mediasi, sebanyak 5 Pansel bersepakat damai dan mencabut gugatan.

Adanya gugatan pantia seleksi perades tersebut, membuat Bupati mengeluarkan SK nomor 141/91/2023 yang menyatakan bahwa pelantikan perangkat desa hasil seleksi bisa dilakukan paling lama 7 hari setelah putusan Pengadilan tingkat pertama atas perkara nomor 26/Pdt.23/2023/PN Kds.

Terkait putusan sela PN Kudus tersebut, KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudua Adi Sadhono mengaku belum menerima salinan putusan.

“Jika nanti kami sudah menerima salinan putusan, maka akan segera kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kudus. Rekomendasinya apa akan segera nanti kami tindaklanjuti,” katanya. (srm)

Get in Touch

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Get in Touch

18,580FansSuka
3,027PengikutMengikuti
18,800PelangganBerlangganan

Latest Posts